Penyerahan manajemen Monas ini memang berkaitan dengan restrukturisasi organisasi yang telah dilakukan Pemprov DKI. Selama ini, manajemen pengelolaan Monas berada di bawah Pemprov DKI melalui unit pelaksana teknis (UPT) yang bekerja sama dengan dinas terkait seperti Dinas Pertamanan, Dinas Kebersihan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Dinas Pekerjaan Umum. Dalam hal ini bukan perampingan yang dilakukan, melainkan manajemen pengelolaan Monas yangakan diubah. 

Ditunjuknya Pemkot Jakpus sebagai koordinator manajemen pengelolaan Monas disambut baik Walikota Jakarta Pusat, Sylviana Murni. “Saya akan menjadi arranger (pengatur) dalam pola manajemen yang baru ini,” katanya usai Rapim Penataan Kawasan Monas di Balaikota DKI, Selasa (6/1). Ia berharap, akhir Januari reformasi manajemen bisa segera dilaksanakan. 

Sylvi menjelaskan hari ini, Selasa (6/1) akan mengumpulkan seluruh kepala suku dinas untuk melakukan inventarisasi permasalahan pola manajemen Monas. Kemudian besoknya (Rabu, 7/1) hasil inventarisasi permasalahan akan dikumpulkan untuk dipaparkan dalam rapat bersama dengan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Sarwo Handayani pada Kamis (8/1). 

Lalu di minggu ketiga ada paparan di hadapan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Muhayat dan minggu keempat paparan di hadapan gubernur. "Kita juga harus menyiapkan SK Gubernurnya," jelas dia. Setelah SK Gubernur keluar pada minggu keempat Januari, maka struktur manajemen yang baru itu segera diterapkan.  

Menurutnya, perubahan pola manajemen Monas bukan berarti selama ini manajemennya buruk, melainkan untuk lebih memudahkan pendelegasian kewenangan. Sebab selama ini, masing-masing kepala dinas mempunyai kewenangan dalam pengelolaan monumen bersejarah ini. Sehingga, ketika ada permasalahan seperti kebersihan, sarana infrastruktur, dan pengelolaan taman di Monas tidak dapat langsung berkoordinasi dengan suku dinas, namun harus berkompromi dulu dengan kepala dinas. "Jadi kalau ada pendelegasian wewenang pada sudin di Jakarta Pusat, saya bisa pantau langsung," kata Sylviana Murni. 

Selama ini yang terjadi adalah perbedaan kewenangan yang membuat koordinasi untuk melakukan pemantauan Monas tidak efektif. Contoh, saat sampah menggunung selepas pergantian tahun kemarin, Sylvi menemukan kesulitan untuk melakukan pembersihan karena harus berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan. Namun jika Monas dapat dikendalikan dalam satu lingkup Kotamadya Jakarta Pusat, maka setiap permasalahan Monas akan segera diselesaikan lebih baik lagi, tanpa menunggu rangkaian birokrasi yang cukup panjang lagi.

Tidak hanya struktur kepengelolaan yang diperbaharui, Sylvi menjelaskan, langkah pertama yang akan dilakukannya yakni mengubah perilaku masyarakat Jakarta dengan tidak membuang sampah sembarangan di kawasan Monas. “Ini perilaku yang harus diubah. Warga Jakarta harus punya moral obligation dalam menjaga ikonnya kota Jakarta,” terang mantan Kepala Dinas Pendidikan Dasar ini.

Jika pendelegasian pengelolaan Monas terwujud, Pemkot Jakpus akan langsung mengamankan Monas dengan membangun taman barrier atau parit yang cukup lebar di sekeliling pagar Monas. Tujuannya, agar tidak ada pengerusakan yang dilakukan masyarakat karena memaksa masuk Monas bukan dari pintu. Sebab selama ini, warga bisa meloncati pagar Monas dengan mudah, bahkan ada yang merusak pagar dengan membengkokkan atau memotong jeruji besi. “Kalau dengan taman barrier atau parit yang lebar, orang akan susah meloncatinya,” tukas dia. 

Untuk memantau pelaksanaan manajemen di Monas, Sylvi merencanakan akan merekrut manager in charge atau semacam manajer harian dengan waktu kerja sistem shif. Manager in charge ini bertugas memantau seluruh perkembangan di Monas dan dilaporkan kepada Walikota Jakarta Pusat. “Dengan begitu saya bisa pantau Monas setiap hari melalui mereka,” tambah dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Arie Budhiman, mengatakan, perubahan itu berdasarkan keinginan gubernur agar Monas dapat meningkat baik kualitas fisik maupun lingkungan. Namun yang akan diutamakan adalah perubahan kepengelolaanya. Dengan adanya struktur baru, maka akan dilakukan koordinasi ulang yang akan dipimpin langsung oleh Walikota Jakarta Pusat.